Transisi energi dan pengurangan gas rumah kaca sangat penting karena menyangkut keberlangsungan umat manusia di bumi. Jika kita tidak kurangi emisi dengan segera, temperatur rata-rata bumi akan terus meningkat dan bumi bisa jadi tidak bisa dihuni manusia karena kekeringan, kenaikan air laut, dan cuaca ekstrim. Karena itu greenflation atau inflasi yang dipicu oleh kebijakan hijau adalah topik sangat penting untuk dipelajari oleh pemimpin kita. Kita ingin hidup hijau, tapi dengan biaya berapa, siapa yang membayar, dan bagaimana dampaknya? Kita bisa meniru Shanghai, yang memberlakukan pajak nomor kendaraan non-listrik hingga Rp 300 juta. Sekarang hampir 100% motor, 100% bus, dan 50% mobil di Shanghai adalah listrik. Langit Shanghai menjadi biru dan kota menjadi sunyi.
Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia bisa dibebani pajak pendaftaran nomor registrasi kendaraan bermotor (NKRB) sebesar ini demi percepatan elektrifikasi? Kita juga bisa meniru negara-negara Eropa yang mayoritas listriknya berasal dari energi terbarukan dengan kisaran harga listrik €28 per 100 kWh, atau sekitar Rp 4.760 per kWh. Sedangkan kisaran harga listrik di Indonesia hanya sekitar Rp 1.400 per kWh karena masih mengandalkan listrik dari batu bara yang lebih murah. Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia bisa dibebani harga listrik 3x lipat demi percepatan transisi energi?
Faktanya, jika kita tidak melakukan transisi energi dan hidup secara hijau maka keberlangsungan kehidupan di muka bumi terancam. Namun, sebagian besar rakyat Indonesia mungkin belum mampu menanggung inflasi atau biaya tambahan akibat kebijakan hijau. Oleh karena itu, penting bagi kita memilih pemimpin yang mempelajari dan tidak menganggap remeh topik ini.
Sumber: https://prabowosubianto.com/memahami-greenflation-topik-penting-yang-dipelajari-gibran-namun-disepelekan-mahfud/
