Prabowo Subianto Djojohadikusumo akan segera dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI yang akan diadakan di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 20 Oktober 2024. Sebelum pelantikan, Prabowo sudah aktif hadir mewakili Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam berbagai agenda pemerintahan. Salah satu agenda terbarunya adalah peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 serta Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Nasional Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di The St. Regis Hotel Jakarta pada 18 Juli 2024.
Dalam agenda tersebut, Prabowo kembali menekankan pentingnya percepatan pembangunan untuk masa depan bangsa. Dia optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% dan menegaskan pentingnya efisiensi, tata kelola yang baik, serta kebijakan yang mendukung kepentingan nasional dan rakyat. Prabowo optimis dengan potensi Indonesia yang besar, namun juga menyadari bahwa ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai kemajuan.
Dalam konteks ini, penulis, seorang profesional public policy di industri migas, ingin mengulas target pertumbuhan ekonomi 8% yang diutarakan Prabowo dalam hubungannya dengan sektor migas. Tantangan yang dihadapi sektor migas Indonesia, terutama terkait produksi minyak bumi, juga perlu dicermati. Meskipun sektor migas masih menjadi penopang penting anggaran negara, namun ada tantangan dalam mencapai target produksi yang telah ditetapkan.
Di samping itu, penulis juga menyoroti pentingnya revisi UU Migas yang saat ini masih belum jelas. Regulasi yang memadai menjadi faktor krusial dalam mendorong investasi di sektor migas. Selain itu, penulis juga menyoroti pentingnya harmonisasi antar kementerian terkait sektor migas untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi investor.
Tantangan yang dihadapi sektor migas Indonesia membutuhkan kerjasama antara pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Harapan ada di tangan pemerintahan selanjutnya, Prabowo-Gibran, serta DPR periode 2024-2029 untuk menyelesaikan sejumlah tantangan yang dihadapi sektor migas Indonesia.
