Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Istana Kepresidenan di Jakarta dan Bogor yang mengandung aroma kolonial Belanda dapat memicu aksi vandalisme. Sejarawan J.J Rizal mengungkapkan hal ini melalui akun Instagram resmi miliknya pada Kamis (15/8/2024).
Menurut Rizal, pernyataan presiden berpotensi membahayakan upaya penyelamatan bangunan bersejarah. Meskipun pemerintah telah melindungi bangunan bersejarah melalui UU Cagar Budaya No. 11 tahun 2010, bangunan-bangunan tersebut sering menjadi sasaran vandalisme.
Rizal juga menekankan bahwa bangunan dari masa kolonialisme bukan hanya menceritakan sejarah kolonial, tetapi juga memiliki nilai-nilai penting lainnya, seperti perjuangan tokoh pionir kebangkitan nasional dan sejarah sains.
Sejarah mencatat bahwa aksi vandalisme terhadap bangunan bersejarah bukanlah hal yang baru, dan bahkan pernah terjadi di Indonesia. Salah satu contoh yang paling tragis adalah penghancuran rumah di Jl. Pegangsaan Timur No.56 oleh Presiden Soekarno.
Adolf Heuken dalam bukunya “Medan Merdeka, Jantung Ibukota RI” menceritakan bahwa pada tahun 1960-an, Soekarno memerintahkan penghancuran rumah tersebut hanya karena sering berdebat dengan istrinya. Selain itu, Soekarno juga menggusur beberapa bangunan kolonial lainnya, termasuk Benteng Fredrik Hendrik, untuk menegaskan sikap anti-kolonialisnya.
Aksi penghancuran bangunan bersejarah juga dilakukan oleh Presiden Soeharto, namun alasan di balik tindakannya lebih didasari oleh pertimbangan fungsional dan ekonomi. Sebagai contoh, bangunan Societeit Harmonie yang dulunya menjadi tempat orang Belanda mencari hiburan, kemudian dihancurkan oleh Soeharto pada tahun 1985 untuk keperluan pelebaran jalan.
Dengan demikian, pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai bangunan bersejarah yang berbau kolonial Belanda memunculkan dukungan dan kekhawatiran dari berbagai pihak. Sesuai dengan catatan sejarah, aksi vandalisme terhadap bangunan bersejarah merupakan masalah serius yang harus diatasi dengan bijaksana.
