Rencana Bappenas dalam Membangun PLTN untuk Dukung Transisi Energi di Indonesia
Bappenas berencana untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) guna mendukung transisi energi jangka panjang di Indonesia. Rencana tersebut diungkapkan dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) pada hari Kamis, 6 Februari 2025.
Menurut Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, pengembangan energi nuklir di Indonesia merupakan sebuah tantangan yang kompleks. “Banyak yang mengira energi nuklir ini mudah. Namun, kami masih perlu membentuk ekosistemnya. Inilah yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas untuk merencanakannya,” ujarnya pada Senin, 10 Februari 2025.
Pemanfaatan Nuklir di Indonesia
Pada saat ini, nuklir baru dimanfaatkan di sektor non-energi di Indonesia, seperti dalam bidang kesehatan, pangan, dan pertanian. Meskipun begitu, pemerintah telah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission 2060. Oleh karena itu, pemanfaatan energi nuklir dianggap sebagai salah satu solusi utama dalam pengembangan energi bersih dengan kapasitas besar dan implementasi cepat.
Dalam pengembangan PLTN, Indonesia masih dihadapkan pada tiga tantangan utama, yaitu:
Meningkatkan posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir.
Menyiapkan organisasi untuk membangun dan mengelola PLTN.
Melakukan pemetaan stakeholder terkait dalam pengembangan teknologi nuklir.
Upaya Strategis Bappenas dalam Mengembangkan PLTN
Sebagai tindak lanjut, Bappenas akan membentuk kelompok kerja yang fokus pada pembaruan isu kelembagaan, termasuk memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pengembangan PLTN.
“Kami harus tetap fokus dalam perencanaan kami. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Jika kita terlewatkan, kita akan terus hanya berdiskusi tanpa tindakan nyata,” ujar Febrian.
Beberapa langkah strategis yang akan diambil dalam pengembangan PLTN adalah:
Membentuk tim percepatan pembangunan PLTN yang kuat dan mandiri.
Mereformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir untuk mendukung percepatan pengembangan PLTN.
Mendirikan badan pelaksana tenaga nuklir untuk mengelola proyek ini secara lebih terstruktur.
Hambatan Sosial dan Politik dalam Pembangunan PLTN
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, mengakui bahwa hambatan dalam pembangunan PLTN tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga meluas ke aspek sosial dan politik. Ia menyatakan bahwa perencanaan pembangunan PLTN sudah dipertimbangkan sejak 20 tahun yang lalu, namun masih terbentur oleh berbagai kendala.
“Kita masih dihadapkan pada masalah di tingkat makro, terutama dalam isu politik dan kelembagaan Iptek. Dari sisi kebijakan publik, sudah ada rencana dan ide untuk membangun PLTN sejak 20 tahun lalu,” ungkapnya.
Sumber: Bappenas Siapkan Langkah Besar: PLTN Segera Hadir Di Indonesia
Sumber: Bappenas Berencana Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
