Pungli Merajalela: Pejabat Dicontohkan, Warga RI Doyan Minta Jatah Proyek

Pungutan liar (pungli) di berbagai proyek di Indonesia menjadi perhatian serius bagi kalangan pengusaha. Pungli dengan nominal yang bervariasi, bahkan mencapai ratusan juta, berpotensi membuat pengusaha mengalami kerugian dan ketidakpastian dalam berbisnis. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani.

Pungli sendiri bukanlah hal baru di Indonesia, melainkan sudah menjadi kebiasaan turun temurun sejak zaman kerajaan kuno. Praktik pungli berasal dari sistem pembiayaan negara tradisional, dimana pejabat tidak diberi gaji oleh raja dan harus mencari uang sendiri dengan cara memungut biaya dari rakyat. Meskipun tergolong ilegal, penarikan biaya ini menjadi budaya yang sulit dihilangkan.

Dalam perjalanan sejarah, praktik pungli pun berkembang dan dilakukan tidak hanya oleh pejabat, tetapi juga oleh warga biasa dan berbagai organisasi masyarakat. Meskipun ada anggapan bahwa pungli dilakukan karena gaji pejabat yang rendah, realitasnya menunjukkan bahwa pungli tetap terjadi meskipun gaji tinggi. Hal ini menandakan bahwa upaya pemberantasan pungli harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan organisasi terkait guna memberantas praktik yang merugikan negara dan pengusaha.

Source link