Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyampaikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2024. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa, 22 April 2025, di Gedung DPRD Pangandaran.
Dalam sambutannya, Asep mengungkapkan bahwa meskipun terdapat berbagai capaian positif sepanjang tahun 2024, masih terdapat ruang perbaikan yang perlu diperhatikan bersama demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Laporan LKPJ disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mencakup laporan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kebijakan strategis, tindak lanjut rekomendasi DPRD sebelumnya, serta pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat dan provinsi.
Menurut Asep, program dan kegiatan secara umum telah berjalan sesuai rencana. Namun, efektivitas dan efisiensi pelayanan publik masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat. LKPJ tidak hanya sebagai laporan tahunan dari kepala daerah kepada DPRD, melainkan juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Evaluasi ini penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.
DPRD Kabupaten Pangandaran mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi strategis yang telah disampaikan guna memacu pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Sebagai hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah, DPRD memberikan beberapa rekomendasi penting seperti pemutakhiran data peserta BPJS, inventarisasi lampu penerangan jalan umum, optimalisasi pajak kendaraan bermotor, perbaikan manajemen PAD, tindak lanjut penyertaan modal perumda, penyesuaian zonasi harga tanah dan NJOP, serta penyelesaian status pegawai non-ASN.
Ketua DPRD Asep Noordin menegaskan bahwa seluruh rekomendasi ini harus dijadikan panduan dalam memperbaiki sektor pemerintahan. Evaluasi tersebut diharapkan bukan hanya sebagai dokumen formalitas, melainkan arah kebijakan untuk membangun Pangandaran yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. Evaluasi LKPJ Bupati Tahun 2024 mencerminkan komitmen DPRD untuk mengawal pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab dengan harapan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi daerah, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
Source link
