Pada tanggal 15 Agustus 2005, tepat 20 tahun yang lalu, terjadi sebuah kesepakatan damai yang monumental antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah puluhan tahun konflik bersenjata di Aceh. Kesepakatan ini, dikenal sebagai Perjanjian Helsinki, menandai berakhirnya perang panjang di Aceh, penarikan pasukan militer, serta pengakuan Aceh sebagai daerah istimewa.
Perdamaian di Aceh tidak hanya menutup bab konflik bersenjata, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi Indonesia terkait keadilan, pemerataan, dan penyelesaian konflik melalui dialog. Konflik di Aceh bermula dari ketimpangan ‘harta karun’ saat perusahaan Amerika Serikat menemukan cadangan minyak dan gas baru di Aceh Utara pada tahun 1971. Namun, eksploitasi sumber daya alam ini justru memunculkan ketimpangan ekonomi yang membuat rakyat Aceh hidup dalam kemiskinan.
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kemudian muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan ini, dipimpin oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro atau Hasan Tiro. GAM didirikan berdasarkan niat untuk mengembalikan kejayaan Aceh yang dianggap terpinggirkan di dalam Republik Indonesia. Dukungan militer luar negeri, jaringan internasional, serta propaganda membuat GAM semakin kuat dalam perlawanan terhadap pemerintah pusat.
Konflik berlanjut hingga awal 2000-an, tetapi gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 menjadi titik balik yang membuka jalan menuju perdamaian. Setelah perundingan yang mediasi oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari, kesepakatan damai akhirnya mencapai titik terang pada 15 Agustus 2005. Senjata diturunkan, pasukan ditarik, dan Aceh diakui sebagai daerah istimewa. Distribusi keuntungan antara Aceh dan pemerintah pusat pun diatur untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi. Kesepakatan ini menjadi tonggak sejarah yang mendalam dan memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia.
