Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintahannya untuk menghapus kebijakan tantiem di BUMN yang merugi dan memangkas jumlah komisaris BUMN. Prabowo menyoroti masalah fakta yang tidak masuk akal terkait tantiem atau bonus pembagian keuntungan kepada direksi atau komisaris BUMN. Dia menegaskan bahwa kebijakan ini dihapus karena dianggap tidak jelas dan hanya untuk kepentingan pihak yang terlibat. Prabowo juga menyinggung kasus di masa lalu di mana ada komisaris BUMN yang mendapatkan tantiem besar meski rapat hanya sebulan sekali.
Selain itu, Prabowo juga menemukan bahwa ada BUMN yang memiliki terlalu banyak komisaris meskipun dalam kondisi merugi. Oleh karena itu, ia memberikan tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk merapikan struktur komisaris BUMN. Prabowo menekankan pentingnya menjaga setiap rupiah uang rakyat dengan belanja yang berkualitas. Ia menyoroti perlunya efisiensi dalam pengelolaan belanja negara dan bahwa setiap pengeluaran harus memberikan manfaat yang nyata. Prabowo juga menekankan bahwa belanja negara harus bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
