Pimpinan DPR telah menanggapi kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka juga telah mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan akan bertemu dengan mereka besok. Selama pertemuan, DPR menegaskan komitmennya untuk melakukan tinjauan komprehensif terkait tunjangan dan transparansi institusi sebagai bagian dari agenda “17 + 8”. Pemimpin fraksi juga akan menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus.
Selain itu, DPR telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk meminta agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Terkait Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset, DPR menjelaskan bahwa hal tersebut terkait dengan beberapa undang-undang lain dan harus dihindari tumpang tindih. Setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan RUU Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Revisi KUHAP masih terbuka untuk masukan publik, namun DPR telah meminta Komisi III untuk menghormati batas waktu agar pembahasan dapat segera diselesaikan. DPR berharap RUU KUHAP dapat selesai sebelum akhir sesi ini untuk melanjutkan pembahasan RUU Pencabutan Aset.
Lebih lanjut, Ketua DPR, Puan Maharani, akan memimpin reformasi komprehensif di DPR untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Sebagai tekad bersama, seluruh anggota DPR berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menggunakan evaluasi tersebut sebagai dasar untuk masa depan.
Ini Dia Wawasan Deputy Speaker Sufmi Dasco Ahmad dari Pertemuan Grup Mahasiswa
