Sejarah Perselingkuhan Para Ambtenaar di Hindia Belanda Kini dan Masa Kini
Sebuah keputusan tegas dari Kepala BKN dan Wakil Ketua BPASN, Zudan Arif Fakhrulloh, untuk memecat 13 ASN karena berbagai pelanggaran seperti pemalsuan dokumen, tidak masuk kerja, pelanggaran integritas, dan penyalahgunaan wewenang, menunjukkan penegakan hukum yang berbeda dengan masa lalu. Lebih dari dua abad yang lalu, pejabat kolonial di masa Hindia Belanda sering terlibat skandal asmara tanpa dipecat. Fenomena ini terjadi karena kehidupan sehari-hari para ambtenaar, yang sulit membawa istri sah dari Belanda karena biaya perjalanan dan biaya tempat tinggal yang tinggi, membuka peluang bagi hubungan tidak sah.
Sejarah mencatat kasus semacam itu di masa lalu, seperti skandal yang melibatkan Residen Nahuys van Burgst dan Asisten-Residen R.C.N. d’Abo di Yogyakarta. Perselingkuhan ini bahkan membuat Pangeran Diponegoro bingung dengan hubungan segitiga yang melibatkan dua pejabat kolonial dan seorang perempuan. Dalam kasus lain, Pierre Frederic Henri Chevallier dan Johannes Godlieb Dietree disebut sebagai predator seksual karena melakukan hubungan dengan banyak perempuan Jawa, bahkan selir Pangeran Diponegoro.
Skandal-skandal ini berdampak besar pada hubungan antara pejabat kolonial dan bangsawan Jawa, bahkan menjadi pemicu Perang Diponegoro. Fenomena perselingkuhan semakin marak seiring waktu dalam masyarakat kolonial yang terisolasi di Yogyakarta, di mana informasi sulit mencapai keluarga di Belanda. Hal ini memungkinkan banyak pejabat Eropa terlibat dalam perebutan perempuan pribumi dengan bantuan pihak dalam istana. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran moral seperti perselingkuhan adalah langkah positif untuk mencegah skandal serupa terjadi di masa kini.
