Pembahasan konservasi lingkungan di Indonesia cenderung identik dengan upaya pelestarian hutan dan perlindungan satwa. Umumnya, masyarakat membicarakan soal berkurangnya area hutan, jumlah satwa yang makin sedikit, atau meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar.
Tetapi bagi Wahdi Azmi, seorang dokter hewan dan konservator yang telah puluhan tahun berinteraksi dengan konflik manusia-gajah di Sumatera, ada elemen penting yang sering diabaikan: manusia sebagai bagian dari ekosistem itu sendiri.
Dalam sebuah forum Leaders Talk Tourism tentang kebijakan Ditjen KSDAE, Wahdi menyoroti pentingnya memasukkan perspektif manusia dalam konservasi. Ia menyampaikan, “Konservasi tak cukup hanya membahas flora dan fauna. Jika masyarakat sekitar tidak ikut sejahtera, pelestarian alam tidak akan pernah benar-benar berhasil.”
Pernyataan sederhana ini merefleksikan potret nyata di lapangan. Konflik antara manusia dan gajah, menurut Wahdi, tidak semata karena perilaku hewan, tetapi justru disebabkan perubahan bentang alam tanpa perencanaan sosial atau ekonomi yang memadai.
Saat hutan jadi lahan pertanian atau permukiman, ruang gerak satwa berkurang drastis. Di sisi lain, penduduk sekitar pun harus berjuang keras menghadapi tekanan ekonomi. Benturan akhirnya tidak terhindarkan, tetapi akar masalahnya justru pada sistem tanggapan kita terhadap perubahan itu.
Selama ini, kebijakan konservasi kerap menekankan perlindungan mutlak—aturan kawasan, pembatasan aktivitas, serta regulasi yang ketat. Meski terlihat ideal di atas kertas, kenyataan di lapangan justru memperlebar jarak dengan masyarakat sekitar. Mereka hanya mendapat pembatasan akses dan peluang ekonomi yang terbatas, bahkan risiko konflik dengan satwa semakin besar.
Akibatnya, konservasi justru dianggap sebagai beban, bukan kebutuhan bersama. Wahdi menegaskan, “Kita sering melupakan manusia sebagai bagian inseparabel dari ekosistem. Alih-alih proteksi saja, perlu ada pendekatan integrasi.”
Bagi Wahdi, integrasi ini perlu merangkul unsur konservasi, kesejahteraan ekonomi, dan pendidikan dalam satu kesatuan. Ketika ketiganya berjalan sendiri-sendiri, upaya konservasi jadi rentan—hanya bergantung pada pengawasan eksternal.
Hal ini terlihat jelas jika konservasi dipandang lebih luas, di luar isu konflik satwa. Di Mega Mendung, Bogor, solusi baru mulai diterapkan. Arista Montana bersama Yayasan Paseban, di bawah arahan Andy Utama, menjadi contoh kawasan perbukitan yang menerapkan model berbeda: konservasi tak dijalankan sendiri, tapi dirangkai dalam aktivitas ekonomi dan sosial warga.
Alih fungsi lahan mengancam sistem air dan hutan di Jabodetabek. Solusinya, pengembangan pertanian organik berbasis komunitas digalakkan. Para petani tak hanya diajak bertani, tapi juga didampingi belajar pertanian berkelanjutan agar tanah dan air tetap terjaga.
Dalam sistem seperti ini, pelestarian lingkungan menjadi kebutuhan keseharian yang berkaitan langsung dengan penghasilan keluarga. Ketahanan ekonomi para petani erat hubungannya dengan sehatnya ekosistem tempat mereka menggantungkan hidup.
Yayasan Paseban memainkan peran penting sebagai penggerak edukasi. Melalui pelatihan dan berbagai kegiatan, warga bukan hanya mengenal konservasi, tetapi tahu cara praktik yang efektif. Mulai dari regenerasi pertanian organik, pengelolaan sampah, sampai pembinaan generasi muda, semua diarahkan agar pengetahuan bisa diolah menjadi keterampilan nyata.
Tak sekadar memahami pentingnya kelestarian alam, namun juga menguasai cara bertani atau mengelola sumber daya secara lestari. Hasilnya, masyarakat lebih mandiri dan menjadi pelaku utama konservasi, bukan sekadar penonton.
Apa yang dijalankan di Mega Mendung nyatanya mencerminkan pengalaman Wahdi di Sumatera: pada akhirnya, kunci keberhasilan konservasi selalu terkait dengan partisipasi masyarakat sekitar. Di Sumatera, benturan terjadi karena sektor ekonomi manusia dan kebutuhan satwa berjalan terpisah. Sementara di Mega Mendung, konservasi dan ekonomi dirangkai dalam satu sistem bersama, sehingga potensi konflik bisa ditekan.
Kedua kasus itu menunjukkan, luasnya kawasan konservasi bukanlah parameter utama keberhasilan, melainkan sejauh mana masyarakat dan lingkungan memiliki keterhubungan yang harmonis.
Sering kali, konservasi gagal bukan karena gagasannya, melainkan lantaran minimnya keterampilan dan keterlibatan masyarakat lokal. Jika warga tidak diberdayakan, tidak diajak dari awal, serta tidak mendapat keuntungan nyata, konservasi hanya jadi proyek sementara yang mudah runtuh.
Namun, bila masyarakat memiliki akses terhadap pelatihan, kesempatan ekonomi, dan dilibatkan secara menyeluruh, upaya pelestarian akan berdiri kokoh oleh kepentingan kolektif, bukan paksaan pengawasan dari luar.
Pengalaman di Mega Mendung memperjelas pentingnya model-model inovatif yang dapat menjembatani kepentingan ekologi dan ekonomi. Ke depan, Indonesia mesti melampaui konsep kawasan konservasi semata, dan beralih ke konsep ekosistem kehidupan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam pelestarian.
Konservasi perlu diintegrasikan ke dalam struktur sosial dan ekonomi, tidak hanya mengandalkan aturan yang berdiri terpisah. Pendekatan terpadu—antara pengetahuan, praktik, dan ekonomi—akan menjadikan konservasi lebih relevan di tengah tekanan zaman.
Hanya dengan integrasi seperti ini, pelestarian alam dapat menjadi fondasi kemajuan, bukan sekadar upaya bertahan di bawah ancaman yang terus menekan. Seperti yang sering diungkapkan Wahdi Azmi, inti dari konservasi adalah memastikan manusia memiliki kepentingan dan alasan nyata untuk menjaga alam itu sendiri.
Sumber: Wahdi Azmi Sebut Konservasi Harus Memberi Manfaat Bagi Masyarakat
Sumber: Dari Gajah Ke Mega Mendung, Ketika Konservasi Harus Menghidupi
