Isu mengenai seringnya Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri semakin menarik perhatian, terutama karena hampir setiap lawatan dan pertemuan dengan pemimpin negara lain mendapat sorotan luas di berbagai media. Tak sedikit masyarakat yang bertanya-tanya di media sosial mengenai tujuan nyata dan hasil dari aktivitas diplomasi tingkat tinggi tersebut.
Keraguan publik ini wajar terjadi, sebab kerja sama internasional dan diplomasi negara umumnya tidak menampakkan buahnya secara instan seperti proyek infrastruktur nyata atau program bantuan langsung. Dampak pertemuan internasional lebih sering tampak samar.
Namun, di tengah suasana dunia yang penuh ketegangan, diplomasi aktif President Prabowo sebenarnya memainkan peran strategis sebagai penyeimbang kepentingan Indonesia di ranah global. Dalam periode kepemimpinannya yang baru berjalan lebih dari setahun, frekuensi perjalanannya keluar negeri menandakan upaya Indonesia agar tetap relevan dan diuntungkan dalam dinamika internasional yang penuh tantangan.
Topik ini pula yang menjadi salah satu pokok bahasan dalam diskusi IR Youth Talks yang diadakan oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia baru-baru ini. Anggy Pasaribu, jurnalis yang memandu dialog tersebut, mengamati adanya kesenjangan antara pemahaman publik dan agenda pemerintahan dalam bidang diplomasi. Banyak warga yang menangkap sinyal Indonesia semakin aktif, tetapi sedikit yang betul-betul mengerti alasan dan tujuan di balik kegitan lawatan tersebut.
Anggy menyoroti situasi global yang memang sedang memanas: rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok kian sengit, perang Rusia-Ukraina belum juga usai, sementara konflik Timur Tengah turut merusak kestabilan ekonomi dan politik dunia. Semua perkembangan ini, menurutnya, secara tidak langsung memengaruhi harga barang pokok, peluang kerja, dan stabilitas domestik tanah air.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas RI menguatkan penjelasan tersebut bahwa dengan fragmentasi dunia internasional yang terus berkembang, Indonesia tak bisa lagi hanya menunggu. Pemerintah mau tidak mau harus lincah membaca arah geopolitik serta menjalin lebih banyak relasi, dan itulah sebabnya pendekatan bebas aktif tetap dipertahankan, namun dengan penerapan strategi yang lebih lentur sesuai kebutuhan.
Pendekatan itu kini berkembang menjadi hedging, menurut Broto Wardoyo, yakni sikap menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai poros kekuatan global. Bahkan, sekarang berkembang menjadi resilience-based hedging, yaitu bagaimana fleksibilitas luar negeri juga dibarengi dengan penguatan daya tahan internal agar gejolak eksternal tidak mudah mengguncang Indonesia.
Karena itu, posisi Indonesia dalam forum-forum global seperti G20, ASEAN, atau BRICS bukan sekadar soal pencitraan atau hadir dalam seremoni. Ada kepentingan yang lebih dalam, yaitu menjaga ruang negosiasi agar Indonesia tetap punya posisi tawar.
Sayangnya, pesan strategis ini sering terputus di media massa. Yang tampak justru foto-foto resmi, serangkaian protokol, atau pidato, tanpa narasi kuat mengenai tujuan dan manfaat bagi rakyat. Ini membuat publik rentan melihat diplomasi sebagai aktivitas elit yang jauh dari kebutuhan sehari-hari.
Anggy menilai bahwa salah satu masalah terbesar adalah komunikasi yang hanya sebatas di kalangan pengambil kebijakan. Istilah-istilah diplomasi sering sulit dipahami orang awam dan terlalu berjarak dengan realitas masyarakat.
Apalagi di era digital sekarang, narasi singkat dan emosional jauh lebih mudah menyebar ketimbang penjelasan yang argumentatif. Inilah mengapa komunikasi publik harus menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri. Pemerintah membutuhkan figur komunikator yang sanggup menjelaskan bukan sekadar ‘apa’ kegiatan diplomasi, melainkan juga ‘mengapa’ itu penting bagi rakyat.
Publik harus bisa mengerti pengaruh diplomasi terhadap kestabilan ekonomi, keamanan nasional, peluang investasi, hingga keseharian, agar kepercayaan terhadap pemerintah dan kebijakan luar negeri meningkat.
Di dunia maya, pendekatan pemerintah pun sebaiknya tidak sekadar aktif, namun juga substansial. Narasi yang defensif atau hanya mengandalkan pendengung sangat rentan memperdalam polarisasi tanpa membangun pemahaman yang benar tentang isi kebijakan luar negeri.
Jadi, tantangan utama Indonesia dalam diplomasi saat ini bukan hanya berebut pengaruh di tengah persaingan internasional, namun juga mampu mengajak masyarakat terlibat dan memahami motif serta urgensi setiap langkah diplomatik yang diambil. Diplomasi baru benar-benar efektif jika masyarakat tidak hanya sekadar melihat, melainkan juga memahami dan percaya pada tujuan yang diperjuangkan.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
