Presiden AS Khawatir atas Ekonomi RI: Dialog Soeharto dan Clinton
Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu.
Jakarta, CNBC Indonesia – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 1998 membuat Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, khawatir terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Kekhawatiran tersebut disampaikan dalam percakapan telepon antara Clinton dengan Presiden RI saat itu, Soeharto, pada Februari 1998.
Situasi Ekonomi Indonesia pada Tahun 1998
Ketika itu, Indonesia mengalami penurunan drastis nilai tukar rupiah menjadi sekitar Rp10.000-12.000 per dolar AS, setelah sebelumnya stabil di kisaran Rp2.000 per dolar AS. Hal ini dipicu oleh gejolak yang dimulai dari Thailand dan menyebar ke negara-negara Asia, termasuk Indonesia.
Banking di Indonesia terguncang, dan harga-harga kebutuhan pokok melonjak. Clinton, yang terus memantau situasi Indonesia, menyatakan kekhawatirannya langsung kepada Soeharto.
Percakapan Antara Clinton dan Soeharto
Pada percakapan tersebut, Clinton mengungkapkan kekhawatirannya terhadap situasi keuangan Indonesia. Selain itu, ia juga menyoroti rencana penerapan currency board oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
Clinton menilai bahwa rencana tersebut berisiko memperburuk keadaan ekonomi Indonesia. Sehingga ia menekankan agar Indonesia tetap menjalankan program pemulihan ekonomi dari IMF, yang telah disetujui sebelumnya.
Rencana Currency Board Dibatalkan
Sebagai respons atas saran Clinton, Soeharto menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil pemerintah Indonesia untuk mengikuti tuntutan IMF. Meski sempat mempertimbangkan penerapan currency board, rencana tersebut akhirnya dibatalkan.
Indonesia tetap menjalankan program IMF, namun krisis ekonomi terus menguat menjadi krisis politik yang berujung pada kejatuhan Soeharto dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998.
Kebijakan IMF kemudian banyak dikritik karena dianggap memperburuk kondisi ekonomi Indonesia saat itu. Hal ini menunjukkan kompleksitas hubungan ekonomi dan kebijakan antara negara-negara di masa krisis.
