Pelajaran dari Orde Baru: Kisah Monopoli Komoditas Tommy Soeharto

Prabowo Bentuk BUMN Baru, Mengapa Langkah Ini Menarik?

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Usaha Milik Negara baru, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Dengan langkah ini, pemerintah akan mengendalikan distribusi komoditas strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), serta ferro alloy secara internasional.

Selain menarik perhatian, kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini sebenarnya sudah pernah terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru. Saat itu, lembaga khusus dibentuk untuk mengatur perdagangan cengkeh, yakni Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). BPPC yang dipimpin oleh Tommy Soeharto merupakan pengendali utama perdagangan cengkeh nasional.

Monopoli Komoditas: Sarana Stabilisasi atau Ancaman?

Keputusan Prabowo ini memunculkan pertanyaan terkait kebijakan BPPC pada masanya. Meski tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani, BPPC justru menuai kontroversi. Seluruh rantai perdagangan cengkeh pada waktu itu harus melalui BPPC, menciptakan praktik monopoli yang dianggap merugikan petani.

Meskipun mendapat suntikan dana besar dari Bank Indonesia, BPPC terus merosot hingga berada di ambang kebangkrutan. Harga cengkeh yang dibeli dengan murah oleh BPPC, dijual kembali dengan harga tinggi, mengakibatkan petani merasa dirugikan.

Pada akhirnya, BPPC dibubarkan pada masa krisis ekonomi 1998. President Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden untuk membubarkan BPPC, dan perdagangan kembali ke jalur pasar yang bebas.

Konklusi

Sejarah BPPC menjadi pelajaran berharga, bagaimana pengendalian pemerintah terhadap perdagangan komoditas dapat memiliki dampak yang kompleks. Langkah Prabowo membentuk BUMN baru perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan masalah yang serupa dengan BPPC di masa lalu.

Source link