Menolak Mubes V: PDK Kosgoro 1957 Bantah Dinilai Cacat Hukum

Pelaksanaan Mubes V Kosgoro 1957 Ditolak Secara Tegas oleh Sejumlah PDK

Pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 sedang berlangsung, namun menuai penolakan keras dari sejumlah Pengurus Daerah Kolektif (PDK). Mereka menyatakan bahwa forum tertinggi organisasi tersebut tidak demokratis dan terkesan dipaksakan demi kepentingan calon tertentu.

Penolakan dari Beberapa Daerah

Andra Vitri, Ketua PDK Kosgoro 1957 Kalimantan Utara, menjadi salah satu yang menolak Mubes V karena dinilai melanggar aturan main dan jadwal yang seharusnya. Ketua PDK Kaltara tersebut menyatakan bahwa ada agenda yang dipaksakan untuk keuntungan calon tertentu.

Di wilayah Timur Indonesia, Hari Bariono, Ketua PDK Kosgoro 1957 Papua Selatan, juga menolak hasil Mubes V dan menyatakan mosi tidak percaya. Ia menilai banyak mekanisme organisasi yang tidak dijalankan dengan baik dalam pelaksanaan Mubes tersebut.

Sikap Bersama PDK

Melihat berbagai kejanggalan dan pelanggaran mekanisme, sejumlah pengurus daerah Kosgoro 1957 sepakat untuk menolak pelaksanaan Mubes V tahun 2026. Mereka mengecam tindakan pemaksaan kehendak dan manipulasi prosedur sidang yang dianggap merugikan nilai-nilai demokrasi di organisasi tersebut.

PDK yang menolak Mubes V Kosgoro 1957 meminta Dewan Kehormatan dan Majelis Pertimbangan Organisasi untuk turun tangan dalam menyelamatkan marwah organisasi dari kepentingan kelompok tertentu yang dianggap oligarki.

Para PDK yang menolak Mubes ini menegaskan bahwa organisasi Kosgoro 1957 berbasis pengabdian dan kerakyatan. Oleh karena itu, kepemimpinan yang muncul dari proses yang dianggap cacat prosedur tidak akan diakui sebagai legitimasi yang sah di mata daerah.

Source link