Mahasiswa dan Penyandang Disabilitas Gelar Aksi Demo di Surabaya

Rabu, 17 Juni 2026, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus memadati depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Di tengah kerumunan massa, seorang penyandang disabilitas yang bekerja sebagai penjual kopi keliling, Aan, naik ke atas mimbar orasi untuk menyuarakan ketidakpuasannya terkait sulitnya akses lapangan kerja yang inklusif bagi kaum difabel.

Penyandang Disabilitas Minta Prioritas Pemerintah dalam Penyediaan Lapangan Kerja

Aan menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah bukanlah kebutuhan mendesak bagi rakyat. Ia menyoroti pentingnya pemerintah untuk fokus pada penyediaan lapangan pekerjaan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, disabilitas juga memiliki potensi untuk bekerja dengan maksimal.

Ia juga menyindir maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa kelompok disabilitas akibat efisiensi perusahaan. Aan mengecam gaya berpidato Presiden Prabowo Subianto yang dianggapnya hanya sebagai gimmick politik belaka. Lebih lanjut, ia menyampaikan kekecewaannya terhadap banyaknya temannya yang mengalami PHK.

Mahasiswa Kritik Keterlibatan Aparat dalam Proyek Non-Pertahanan

Aksi unjuk rasa ini dipelopori oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya, BEM SI Jatim, BEM Nus Jatim, serta perwakilan dari Unair dan Unesa. Selain menyoroti masalah ketenagakerjaan, mahasiswa juga mengkritik keras keterlibatan aparat dalam proyek-proyek non-pertahanan seperti MBG yang dianggap merongrong demokrasi.

Salah satu perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa pemerintah semakin merongrong demokrasi dengan tindakan yang diambil. Mereka menilai bahwa fokus pemerintah yang seharusnya pada pertahanan justru teralihkan ke proyek non-pertahanan seperti MBG. Hal ini disampaikan secara tegas dari atas mobil komando yang menjadi panggung bagi orator mahasiswa.

Tuntutan Mahasiswa kepada Pemerintah Pusat

Dalam aksi ini, Aliansi BEM Unair menyampaikan 16 poin tuntutan resmi kepada pemerintah pusat. Beberapa tuntutan krusial yang disampaikan antara lain adalah desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, penguatan independensi KPK, penolakan militerisme, serta penghentian proyek ekstraktif yang merugikan lingkungan.

Source link