Kasus penyadapan percakapan Presiden ke-3 RI B.J. Habibie dengan Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib pada Februari 1999 memicu kegaduhan politik nasional. Rekaman yang beredar itu menyinggung pemeriksaan mantan Presiden Soeharto dalam kasus dugaan korupsi dan menimbulkan kesan bahwa proses hukum tersebut tidak sepenuhnya berjalan secara serius.
Polemik mencuat setelah Majalah Panji Masyarakat memublikasikan seluruh isi rekaman pada 17 Februari 1999. Percakapan itu diduga berlangsung pada 10 Desember 1998, sehari setelah Soeharto menjalani pemeriksaan. Sebelum sampai ke media, kaset rekaman tersebut disebut telah beredar dari tangan ke tangan di kalangan masyarakat dan aktivis.
Percakapan soal durasi pemeriksaan Soeharto
Salah satu bagian yang paling disorot adalah pembicaraan mengenai lamanya pemeriksaan Soeharto. Mengutip South China Morning Post edisi 19 Februari 1999, Habibie menanyakan durasi pemeriksaan tersebut kepada Ghalib. Jaksa Agung kemudian menjelaskan bahwa pemeriksaan perlu berlangsung cukup lama agar tidak dianggap sebagai formalitas belaka.
“Kalau Bapaknya berapa jam?” tanya Habibie.
“Tiga jam lebih,” jawab Ghalib.
“Ya, udah cukup,” tutur Habibie.
Ghalib kemudian menambahkan, “Iya, tapi kan kalau cuma dua jam juga nanti orang, wah, sandiwara apa lagi nih.”
Menurut laporan Tempo pada 22 Februari 1999, kabar mengenai adanya kaset hasil sadapan mulai terdengar beberapa hari setelah pemeriksaan Soeharto. Rekaman tersebut akhirnya sampai ke kalangan wartawan. Panji Masyarakat memutuskan menerbitkannya setelah melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Publikasi itu segera memunculkan tudingan bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh mengusut dugaan korupsi Soeharto. Percakapan tersebut juga dipandang sebagai indikasi campur tangan kekuasaan dalam proses hukum. Ketua II Serikat Pengacara Indonesia Benny Harman menyebut kasus itu memperlihatkan problem serius dalam penegakan hukum.
“Peristiwa itu mempertontonkan sesuatu kepada publik betapa hukum diobok-obok oleh kekuasaan,” kata Benny kepada Kompas pada 23 Februari 1999.
Habibie perintahkan penyelidikan
Di tengah tekanan publik, Habibie memerintahkan pihak militer menyelidiki dugaan penyadapan. Ia tidak mengonfirmasi ataupun membantah keaslian suara dalam rekaman yang beredar. Namun, saat memberikan keterangan di Istana Merdeka, Habibie mengecam penyadapan dan pembocoran percakapan tersebut.
“That is intellectual criminal acts,” kata Habibie, dikutip Bali Post pada 24 Februari 1999.
Habibie menyatakan penyadapan pembicaraan rahasia merupakan tindakan berbahaya dan tidak boleh dilakukan sembarangan. Menurut dia, penyadapan hanya dapat dilakukan intelijen ABRI—kini TNI—atas izin Panglima jika terdapat indikasi makar.
Panglima ABRI saat itu, Wiranto, membantah keterlibatan intelijen ABRI. Ia mengatakan kemampuan menyadap tidak hanya dimiliki lembaga resmi, pemerintah, atau ABRI, tetapi juga dapat diperoleh secara bebas.
“Saya pastikan kemampuan sadap-menyadap ini tidak hanya dimiliki lembaga resmi, institusi resmi, pemerintah maupun ABRI. Mengapa? Saya pastikan bahwa ini dijual bebas di Singapura dan Hong Kong,” ujar Wiranto, dikutip Bali Post.
Kepolisian juga membentuk tim khusus dan memeriksa Wakil Pemimpin Redaksi Panji Masyarakat, Uni Zulfkili Lubis. Berdasarkan laporan Bali Post pada 20 Februari 1999, Uni Lubis diperiksa selama enam jam bersama dua rekannya dengan didampingi pengacara T. Mulya Lubis. Mereka berstatus saksi dalam perkara penyebaran berita yang dinilai menimbulkan keonaran.
Meski sempat menjadi polemik besar, penyelidikan tersebut tidak pernah mengungkap siapa penyadap maupun pihak yang membocorkan percakapan Habibie dan Ghalib.





