FISIP UI Menggelar Seminar Untuk Menyikapi Penggunaan Spyware
DEPOK—Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP UI) telah menyelenggarakan seminar dengan tema “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil”.
Seminar yang berlangsung di Auditorium Ilmu Komunikasi FISIP UI melibatkan sejumlah pembicara terkemuka yang merupakan pakar di bidangnya masing-masing. Diharapkan, seminar ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai topik yang sedang dibahas. Acara seminar dipandu oleh Broto Wardoyo, seorang dosen di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, dan berlangsung dengan lancar dan informatif.
Menurut Broto, salah satu alasan diselenggarakannya seminar ini adalah sebagai respons terhadap laporan Amnesty International mengenai penggunaan spyware. Laporan tersebut menyoroti praktik pembelian dan penggunaan perangkat penyadap oleh pemerintah Indonesia. Kehadiran seminar ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang seimbang mengenai isu spyware dari berbagai sudut pandang dan bidang yang berbeda.
Broto menekankan bahwa isu ini sangat penting untuk dibahas dan diatur secara lebih jelas dan tegas. Pasalnya, ketika negara mulai menerapkan sistem keamanan yang ketat, termasuk dalam pengendalian, pemantauan, dan pembatasan setiap aktivitas masyarakat di dunia digital, seringkali timbul kekhawatiran bahwa kebebasan sipil dapat terancam.
“Contoh nyata ketidakseimbangan antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil yang sering terjadi saat ini adalah dalam kebebasan berekspresi di media sosial,” ujar Broto dalam keterangannya.
Broto juga menyoroti penyalahgunaan Undang-Undang ITE yang seringkali digunakan untuk menjerat masyarakat sipil yang melakukan kritik terhadap hal-hal yang dianggap kontroversial. Oleh karena itu, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan antara keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak-hak sipil, diperlukan regulasi yang lebih kuat dan jelas. Dengan adanya regulasi yang kuat, kesadaran dari institusi, dan peran aktif masyarakat sipil, keseimbangan tersebut dapat tercapai.
Pada seminar ini, turut hadir sejumlah pembicara seperti Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI Brigjen Pol I Made Astawa, Wakil Kepala Densus 88 AT Polri Herik Kurniawan, Pemimpin Redaksi GTV dan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
Selain itu, juga hadir Mabda Haerunnisa Fajrilla Sidiq sebagai peneliti di The Habibie Center, A J Simon Runturambi Ketua Program Studi Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI, dan Ali Abdullah Wibisono, seorang dosen Keamanan Internasional dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI. Setiap pembicara menjelaskan pentingnya isu keamanan nasional dan kebebasan sipil dari berbagai perspektif, pengalaman, dan bidang profesional yang mereka geluti.
Brigjen Pol I Made Astawa menyatakan bahwa proses penyadapan dilakukan dengan ketentuan perizinan yang ketat, mematuhi kode etik, dan peraturan yang berlaku. Namun demikian, A J Simon Runturambi menyebutkan bahwa regulasi terkait keamanan siber di Indonesia memiliki potensi penyalahgunaan yang dapat mengancam kebebasan sipil. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat sangat penting dalam setiap operasi intelijen.
Referensi: https://rejabar.republika.co.id/berita/seeaqq512/merespon-penggunaan-spyware-fisip-ui-gelar-seminar
