Padang Lawas, – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas (Palas) mengungkap adanya kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam 7 paket proyek Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum. BPK menyimpulkan terdapat ketidaksesuaian senilai Rp2,4 miliar.
Kekurangan volume ditemukan pada dua paket pekerjaan di Dinas Kesehatan, dengan kekurangan total Rp28,4 juta untuk Renovasi Ruang Puskesmas Binanga dan Renovasi Ruang Puskesmas Sihapas.
Sementara itu, di Dinas Pekerjaan Umum, ditemukan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada lima paket pekerjaan dengan total Rp2,37 miliar, termasuk rekonstruksi jalan, pembangunan jembatan, dan kantor Bupati.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Surat perjanjian masing-masing pekerjaan, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020.
BPK menyimpulkan persoalan ini disebabkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum belum optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pada SKPD yang dipimpinnya, PPK kurang cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak, dan Konsultan Pengawas Lapangan kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
Bupati Padang Lawas, Ahmad Zarnawi Pasaribu, belum memberikan tanggapan meskipun sudah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, hingga berita ini dipublikasikan.
