Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan diumumkan akan dijalankan dengan tanggung jawab, akuntabel, dan transparan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memerangi korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih. BPI Danantara, atau Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengikuti 24 Prinsip Santiago, panduan global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko bagi dana kekayaan negara. Aspek penting integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam administrasi Danantara juga disorot oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.
Untuk memastikan tingkat integritas dan akuntabilitas yang tinggi, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sistem pengawasan berlapis bagi Danantara, termasuk Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantau dan Akuntabilitas. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya Danantara sebagai implementasi dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara guna kemakmuran rakyat, serta melibatkan tokoh bangsa sebagai penasihat guna menjaga integritas dan cinta Indonesia.
Dengan aset sebesar Rp14 ribu triliun yang dikelola oleh Danantara, lembaga ini diharapkan tidak hanya menjadi pengelola investasi tetapi juga instrumen perencanaan pembangunan untuk mencapai kemandirian dan kemajuan Indonesia pada tahun 2045. Melalui prinsip-prinsip serta komitmen yang dipegang teguh, diharapkan Danantara akan terus berlanjut dan berhasil sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.
