Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menyelenggarakan diskusi terbatas dengan tema Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, peneliti, hingga praktisi guna membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.
Diskusi tersebut menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar mampu bersaing dengan ancaman global yang ada. Reformasi Intelijen Indonesia harus berkembang dalam berbagai aspek, termasuk perubahan budaya kerja intelijen dan peningkatan pengawasan terhadap kelembagaan.
Standar Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Rizal Darma Putra dari LESPERSSI menyatakan, keberhasilan lembaga intelijen sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengidentifikasi dan menanggapi ancaman dengan cepat. BIN perlu mengadopsi model Threat-Based Intelligence agar bisa mencegah eskalasi ancaman sebelum terjadi.
Saat transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman menjadi sangat penting. Di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil, perlunya Reformasi Intelijen Indonesia menjadi semakin mendesak.
Reformasi Rekrutmen dan Budaya Intelijen
Awani Yamora Masta dari Center for International Relations Studies menekankan bahwa sistem rekrutmen dan penempatan personel sangat mempengaruhi efektivitas badan intelijen. Proses rekrutmen harus berbasis pada kompetensi teknis dan struktur organisasi yang seimbang, bukan berdasarkan kedekatan politik.
Seleksi personel intelijen di negara maju mempertimbangkan aspek akademik, psikologis, dan kesesuaian individu dengan dunia intelijen. Di Indonesia, politisasi dalam rekrutmen telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga bisa mengurangi profesionalisme BIN sebagai lembaga negara.
Kerahasiaan dalam budaya intelijen saat ini menghadapi tantangan karena keterbukaan informasi yang semakin meningkat. Perubahan dalam penggunaan seragam agen intelijen dan program pendidikan STIN yang mencolok bisa menimbulkan kritik karena tidak sesuai dengan prinsip dasar intelijen yang mengutamakan kerja di bawah radar.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap BIN agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Salah satu tantangan terbesar dalam sistem intelijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antar-lembaga serta minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Indonesia perlu mempertimbangkan mekanisme oversight atau pengawasan terhadap badan intelijen mereka. Pembentukan komite khusus di DPR atau mekanisme audit independen dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja intelijen.
Ekspansi fungsi intelijen di berbagai institusi juga harus diawasi ketat. Fungsi intelijen di lembaga-lembaga lain seharusnya hanya terbatas pada pengumpulan dan analisis informasi, bukan sebagai alat intervensi politik atau hukum yang berlebihan.
Rekomendasi Reformasi Intelijen Indonesia
Hasil diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia:
Penerapan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN.
Reformasi rekrutmen personel dengan menekankan keahlian teknis.
Menjaga independensi kelembagaan dengan proses rekrutmen berbasis kompetensi.
Memperkuat mekanisme pengawasan melalui komite khusus di DPR atau audit independen.
Menyesuaikan regulasi kelembagaan untuk memastikan transparansi dan efisiensi.
Dengan menjalankan rekomendasi tersebut, Reformasi Intelijen Indonesia diharapkan bisa menciptakan sistem intelijen yang lebih adaptif, professional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
