Kemandirian Antariksa Indonesia Menjadi Fokus Utama
Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk merumuskan strategi nasional yang mengutamakan kepentingan jangka panjang bangsa di tengah persaingan geopolitik antariksa yang semakin meningkat. Diskusi dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” menjadi ajang penting dalam pembahasan isu strategis ini. Acara ini diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI pada Selasa (27/5/2025) dan dihadiri oleh berbagai pakar lintas sektor.
Keynote speaker dari diskusi ini, Prof. Thomas Djamaluddin dari BRIN (mantan Kepala LAPAN), menegaskan bahwa kemandirian teknologi antariksa merupakan syarat mutlak untuk kedaulatan dan daya saing bangsa. Indonesia, yang telah memiliki sejarah perjalanan keantariksaan sejak 1960-an dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit secara mandiri, kini dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan program antariksa, pendanaan yang terbatas, dan kebijakan yang belum solid pasca integrasi LAPAN ke dalam BRIN. Untuk itu, Indonesia perlu akselerasi langkah strategis untuk bertransformasi menjadi produsen aktif dalam ekonomi antariksa global.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim juga menekankan bahwa ruang antariksa menjadi domain strategis yang sama pentingnya dengan darat, laut, dan udara. Hal ini berdampak langsung pada pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan bangsa. Di tengah rivalitas global dan militerisasi orbit, Indonesia perlu mengambil tindakan strategis dan terpadu. Revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional diusulkan sebagai langkah koordinasi lintas sektor untuk menghindari potensi kegagalan pengelolaan di antariksa.
Anggarini S., M.B.A., dari Asosiasi Antariksa Indonesia, menyoroti ketergantungan Indonesia pada negara lain dalam hal akses data, teknologi, dan peluncuran satelit. Kemandirian antariksa menjadi prasyarat utama dalam memastikan ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam layanan publik di daerah terpencil, mitigasi bencana, dan perlindungan perbatasan. Untuk itu, Anggarini menyerukan pembangunan ekosistem antariksa nasional yang utuh serta pengejaran konstelasi satelit LEO sebagai fondasi dalam space economy.
Dari perspektif politik, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Dave Laksono, menegaskan bahwa penguasaan antariksa menjadi indikator kekuatan geopolitik dan ekonomi global. DPR RI melihat antariksa sebagai pilar strategis ketahanan nasional dan mendorong peran RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) sebagai langkah awal dalam tata kelola antariksa yang berdaulat. Meskipun masih minimnya perhatian terhadap sektor antariksa karena efeknya yang belum terlihat secara langsung oleh masyarakat, perlu diprioritaskan dalam pembangunan kemandirian ruang angkasa.
Yusuf Suryanto, Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Kedeputian Bidang Infrastruktur di Kementerian PPN/Bappenas, menekankan bahwa kemandirian antariksa memerlukan kerangka pembiayaan yang kuat, kelembagaan adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten. Meskipun Indonesia memiliki posisi geografis strategis, investasi di bidang antariksa masih tertinggal.
Diskusi ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu segera bergerak dan menyusun strategi antariksa nasional yang komprehensif agar tidak hanya menjadi penonton dalam perlombaan antariksa global. Komitmen dan aksi nyata sangat dibutuhkan agar mimpi menjadi pemain aktif dalam space economy bisa menjadi kenyataan di masa depan yang tak terduga.
Sumber: Mendorong Kemandirian Antariksa: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Indonesia Di Persimpangan Orbit: Mendesak Strategi Antariksa Nasional Di Tengah Rivalitas Global
