Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KPC), meminta Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempercepat pembangunan Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lebih banyak. Pernyataan tersebut disampaikan Hasan saat melakukan kunjungan inspeksi ke SPPG Cempedak Lobang di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Rabu (30 Juli). Salah satu tugas yang mendesak bagi pemerintah adalah merespons permintaan publik yang besar dan antusiasme terhadap Program MBG, terutama dari komunitas yang belum menerima manfaatnya. “Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), dan pemimpin daerah sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak sekolah segera dapat menerima makanan bergizi gratis,” tegas Hasan. Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan SPPG secara aktif, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan terluar (daerah 3T). “Dukungan substansial dari pemerintah daerah diperlukan—baik dalam menentukan lokasi SPPG yang sesuai maupun dalam mendorong upaya pembangunan, terutama di daerah 3T,” tambahnya. Selain koordinasi pemerintah, Hasan menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pengembangan SPPG melalui kemitraan publik-swasta. Saat kunjungan yang sama, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan optimisme bahwa 200 SPPG akan beroperasi di provinsi tersebut dalam waktu dekat. Dia mencatat bahwa pemerintah pusat telah menetapkan target 1.732 SPPG untuk Sumatera Utara. Saat ini, 77 unit telah didirikan, dan jumlah tersebut diharapkan akan terus meningkat. “Dalam dua minggu, kami berharap jumlah itu akan naik menjadi 89, dengan tambahan 12 unit siap dan menunggu aktivasi akun virtual mereka. Dalam satu bulan, kami berencana menambahkan 29 unit lagi. Melihat kemajuan mingguan, kami yakin Sumatera Utara dapat mencapai target tersebut dalam waktu dekat,” kata Bobby. Dia juga menyatakan bahwa setiap kabupaten dan kota di provinsi tersebut diharapkan membangun minimal tiga SPPG, sebagai bagian dari kontribusi pemerintah daerah—tidak termasuk yang didirikan oleh mitra swasta. “Target itu berlaku untuk unit yang dibangun oleh pemerintah daerah, kecuali yang dibangun oleh sektor swasta,” tekankan Bobby.
PCO Chief Urges North Sumatra to Boost Nutrition Service Infrastructure
