Pada tanggal 30 Juli 2025, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KPC), berbagi pandangan kunci dengan para pemimpin daerah untuk menyelaraskan pemahaman tentang program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah acara yang diselenggarakan di Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Rabu (30 Juli). Turut hadir dalam acara tersebut adalah Muhamad Isra Ramli, Deputi I untuk Bahan Komunikasi dan Informasi di KPC; Tigor Pangaribuan, Deputi untuk Sistem dan Tata Kelola di Badan Gizi Nasional (BGN); serta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Acara yang bertajuk “Bukti Nyata Program-program Presiden Prabowo Subianto” ini diselenggarakan oleh DPP Gempita (Gerakan Milenial Cinta Tanah Air).
Forum tersebut juga dihadiri oleh beberapa pemimpin daerah, antara lain: Darma Wijaya, Bupati Serdang Bedagai, Maya Hasmita, Bupati Labuhanbatu, Baharudin Siagian, Bupati Batu Bara, serta pejabat daerah lainnya dan perwakilan dari Forkopimda Sumatera Utara (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah).
Dalam sambutannya, Hasan menekankan pentingnya menyelaraskan sudut pandang di berbagai tingkat pemerintahan untuk memastikan implementasi program prioritas nasional berjalan lancar dan terkoordinasi. “Kita harus memastikan keselarasan—terutama antara pemerintah pusat dan daerah—agar kita bisa maju bersama. Pemahaman yang sama adalah kunci,” ujarnya.
Hasan menjelaskan bahwa agenda kebijakan Presiden Prabowo bukanlah sesuatu yang bersifat spontan tapi didasarkan pada perencanaan jangka panjang—banyak ide-ide yang tercantum dalam sebuah buku yang ditulis Prabowo lebih dari satu dekade yang lalu, yang kini menjadi dasar dari program-program pemerintah. Salah satu inisiatif unggulan tersebut adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang dijelaskan Hasan sebagai hasil dari visi jangka panjang yang dipikirkan. Dia mencatat bahwa program serupa telah dilaksanakan di lebih dari 109 negara, dengan dampak yang terlihat 10 hingga 20 tahun kemudian. Hasan mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam percepatan program tersebut. “Pemerintah pusat menyediakan regulasi dan pendanaan. Pemerintah daerah membangun dapur-dapur. Sektor swasta juga diterima untuk berpartisipasi,” tegasnya.
Forum ini juga menjadi platform bagi pemimpin daerah untuk menyampaikan umpan balik dan usulan secara langsung kepada perwakilan BGN mengenai program MBG. Hasan menekankan bahwa kolaborasi dan komunikasi langsung sangat penting untuk menghasilkan kemajuan nyata di lapangan. Hasan juga mengingatkan peserta bahwa dapur SPPG (Unit Layanan Pemenuhan Gizi) harus dikelola dengan hati-hati. Setiap hidangan yang disajikan harus memenuhi setidaknya sepertiga kebutuhan kalori harian, dan yang tidak kalah penting—rasanya harus enak. “Jika makanannya tidak enak dan tidak dimakan, maka tujuan tidak tercapai. Itulah mengapa saya katakan: jika makanannya tidak enak, beri umpan balik. Sayang jika akhirnya berakhir di tempat sampah,” katanya.
