Putusan Mahkamah Konstitusi Rumania yang membatalkan hasil putaran pertama pemilihan presiden 2024 menimbulkan keprihatinan mendalam tentang kerentanan demokrasi digital global, khususnya bagi negara-negara seperti Indonesia yang tengah memperkuat sistem politiknya di ranah siber. Langkah tegas yang diambil lembaga peradilan tertinggi di Rumania ini menjadi bukti bahwa serangan digital, terutama yang digerakkan aktor negara asing, kini sanggup mengancam dasar-dasar sistem pemerintahan berbasis pemilihan umum.
Secara garis besar, pembatalan tersebut terjadi setelah terbukti bahwa intervensi digital tidak hanya sekadar kejahatan dunia maya, tetapi telah dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk mengintervensi proses politik negara lain. Bukti yang dikumpulkan oleh badan keamanan siber serta intelijen Rumania menunjukkan bahwa tindakan ini adalah bagian dari serangan hybrid yang terstruktur, yakni gabungan antara penetrasi infrastruktur digital penting negara dengan penyebaran informasi palsu untuk memanipulasi persepsi masyarakat.
Intrusi ke jaringan komputer milik institusi pemilu Rumania dilakukan secara masif, didokumentasikan dengan angka puluhan ribu serangan yang diluncurkan secara sistematis sebelum dan selama pemungutan suara. Target utama para penyerang tersebut adalah sistem pengelolaan data dan komunikasi yang menjadi tulang punggung pelaksanaan pemilu. Skala dan koordinasi serangan digital yang luar biasa ini sangat memungkinkan terjadi jika didukung oleh kekuatan besar, indikasi kuat bahwa operasi itu dibiayai dan diarahkan oleh negara asing.
Selain sabotase teknis, operasi pengaruh untuk membentuk opini publik juga berlangsung secara agresif melalui jalur media sosial. Informasi intelijen menyebutkan penyebaran narasi palsu yang terorganisir di aplikasi TikTok dan Telegram bertujuan menaikkan popularitas kandidat ultra-nasionalis pro-Moskow, yang akhirnya memimpin suara dalam pemilu. Tidak hanya manipulasi wacana, pelaku juga diduga menggunakan dana luar negeri untuk membayar penggiat media dalam mengedarkan kabar bohong, sebuah pelanggaran hukum yang serius.
Mahkamah Konstitusi akhirnya menyimpulkan intervensi melalui serangan siber dan manipulasi opini publik telah merusak prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang sah. Keputusan pembatalan hasil ini sekaligus menandai pentingnya menjaga legalitas dan integritas pemilu dari ancaman luar negeri yang memakai celah digital untuk melemahkan kedaulatan negara.
Situasi yang dialami Rumania menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Negara dengan populasi besar serta tingkat digitalisasi masyarakat yang pesat ini menghadapi tantangan serupa, terutama menjelang pemilu serentak. Ancaman yang dihadapi Indonesia bukan lagi terbatas pada ancaman kejahatan digital konvensional, melainkan telah masuk dalam kategori ancaman strategis keamanan nasional.
Risiko utama antara lain, rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu apabila sistem informasi Komisi Pemilihan Umum mengalami sabotase, serta dampak lebih luas berupa perpecahan bangsa akibat penyebaran isu bernarasi negatif yang diorganisir oleh pihak asing. Upaya foreign interference, baik lewat retas data maupun propaganda digital, juga mengancam kedaulatan proses politik nasional, karena negara luar dapat menanamkan kepentingan tertentu melalui aktor lokal yang dipengaruhi.
Untuk itu, aparat negara seperti POLRI, BSSN, TNI, serta institusi terkait keamanan digital lain di Indonesia disarankan meningkatkan kapasitas pengamanan dunia maya, tidak hanya dari sisi penegakan hukum, melainkan juga sebagai bagian integral dari operasi pertahanan negara. Penguatan pengawasan, pengembangan teknologi untuk mendeteksi pelaku serangan lintas negara, dan peningkatan pemahaman masyarakat dalam memilah informasi digital menjadi langkah vital.
Indonesia mesti terus memperbarui strategi pertahanan siber agar demokrasi tetap terjaga di tengah ancaman infiltrasi digital yang semakin nyata dan tak terbendung dari luar negeri.
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Serangan Hibrida, Disinformasi Digital, Dan Ancaman Terhadap Demokrasi Indonesia
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Ketika Demokrasi Di Indonesia Terancam
