Operasi Penertiban Korupsi: Tangan Besi Pemerintah dalam Melawan Korupsi
Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa lalu lewat relevansinya di masa kini.
Sejarah Operasi Penertiban Korupsi yang Dipimpin J.B. Sumarlin
Jakarta, CNBC Indonesia – Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia pernah mencatat sebuah operasi besar yang melibatkan kerja sama antara seorang menteri dan aparat militer. Operasi ini dipimpin oleh Menteri Negara Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) J.B. Sumarlin, yang berhasil menjaring 2.116 pejabat negara dalam delapan bulan pertama pelaksanaannya.
Pada Juni 1977, Presiden Soeharto menunjuk Sumarlin sebagai Koordinator Operasi Tertib (Opstib) Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977. Tugas Sumarlin adalah memberantas praktik koruptif seperti pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan penyelewengan di kalangan aparatur negara.
Kolaborasi Efektif antara J.B. Sumarlin dan Laksamana TNI Sudomo
Untuk menjalankan operasi penertiban dengan efektif, Sumarlin bekerja sama dengan Laksamana TNI Sudomo, Kepala Staf Kopkamtib saat itu. Mereka berhasil membongkar praktik mafia peradilan sebagai kasus pertama dalam operasi tersebut, dengan menangkap belasan hakim dari berbagai tingkat peradilan.
Tim Opstib kemudian melakukan penertiban di sektor-sektor strategis lainnya, seperti perbankan, pelabuhan, kepegawaian, dan pertanahan. Operasi ini membongkar praktik pungutan liar dalam pengurusan izin mendirikan bangunan, serta menjerat sejumlah oknum aparatur sipil negara yang terlibat.
Keberhasilan Operasi dan Dukungan dari Militer
Dalam delapan bulan pertama pelaksanaan Opstib, rata-rata 15 pejabat dijaring setiap hari, dengan total 2.116 pejabat terseret dalam 1.290 kasus. Para pelaku dikenai sanksi administratif dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Sumarlin mengakui peran penting dukungan dari Laksamana Sudomo selama memimpin Opstib. Dukungan dari unsur militer merupakan faktor kunci dalam membongkar kasus-kasus penyelewengan, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanah negara.
Meski berakhir bertahun-tahun yang lalu, operasi penertiban ini tetap menjadi tonggak sejarah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, menegaskan bahwa kerjasama antara pemerintah dan militer dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam memberantas korupsi.
