Seleksi CPNS 2027: Sistem Baru dari Belanda

Pemerintah dan DPR Resmi Finalisasi Kebijakan Status Guru PPPK

Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu.

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah dan DPR RI telah menyelesaikan finalisasi beberapa kebijakan terkait status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Salah satu keputusan yang paling diperhatikan adalah pembukaan kesempatan bagi guru PPPK untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang direncanakan akan dibuka pada awal tahun 2027.

Jejak Sejarah Sistem Kepegawaian Indonesia hingga Asal-Usulnya di Belanda

Kabar ini membuat perhatian kembali terhadap profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS telah menjadi salah satu pilihan pekerjaan yang diminati banyak orang karena menawarkan jenjang karier dan status kepegawaian yang jelas. Namun, apa yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang, sistem kepegawaian Indonesia saat ini sebetulnya berasal dari sistem birokrasi Belanda. Orang Belanda bernama Herman Willem Daendels adalah tokoh yang mendasari reformasi sistem kepegawaian tersebut saat menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808-1811.

Daendels melihat kebutuhan akan birokrasi yang lebih terstruktur setelah VOC runtuh. Sistem administrasi pada masa VOC dianggap rentan terhadap penyelewengan dan korupsi. Dalam membenahi kekacauan tersebut, Daendels terinspirasi oleh semangat perubahan akibat Revolusi Prancis dan model pemerintahan Napoleon Bonaparte. Ia menginisiasi reorganisasi besar-besaran terhadap birokrasi di Jawa dengan tujuan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan memiliki struktur yang jelas. Para pejabat ditempatkan berdasarkan jabatan dan hierarki, serta tanggung jawab masing-masing.

Pendirian Elite Birokrasi Sejak Zaman Daendels

Dalam sistem yang baru dibentuk tersebut, Daendels menetapkan para pejabat sesuai dengan hierarki dan pangkat. Mereka diberikan seragam dan tanda pangkat untuk menandai fungsi dan kedudukan mereka, sehingga setiap perintah dari pemerintah pusat dapat tersampaikan secara berlapis. Gubernur Jenderal tidak perlu lagi memberikan instruksi langsung kepada pegawai tingkat terendah, melainkan cukup melalui pejabat yang lebih tinggi sesuai struktur yang ditetapkan.

Pemberian gaji juga menjadi bagian penting dalam sistem baru tersebut. Daendels berusaha memastikan bahwa pegawai menerima imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Selain gaji, mereka dapat memperoleh kenaikan penghasilan atas kontribusi yang diberikan. Saat menjabat, pegawai wajib mengucapkan sumpah jabatan kepada atasan sebagai bentuk kesetiaan dan komitmen.

Sistem kepegawaian yang dirintis oleh Daendels membentuk landasan bagi sistem kepegawaian di Indonesia pasca kemerdekaan, meskipun mengalami beberapa penyesuaian, termasuk rencana pemerintah untuk membuka seleksi CPNS pada tahun mendatang.

Source link

Source link