![](https://wartaberita.org/wp-content/uploads/2025/03/supersemar-istimewa-1741678918143_169.webp.webp; charset="utf-8" "supersemar-istimewa-1741678918143_169.webp.webp-charsetutf-8")
Indonesia pernah berada di ambang kebangkrutan karena kegagalan pemimpinnya dalam mengelola negara. Kisah ini berlangsung pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno sekitar tahun 1965-1966. Saat itu, Indonesia tengah berada di era Demokrasi Terpimpin yang dipenuhi retorika politik yang membuat Indonesia terlihat gagah dengan sejumlah proyek mercusuar yang dicanangkan oleh Soekarno, seperti Gelora Bung Karno, Monumen Nasional (Monas), dan Hotel Indonesia. Namun, semua proyek tersebut membutuhkan dana yang besar, sehingga pemerintah memutuskan mencetak uang untuk mendanai proyek-proyek tersebut dan membayar utang sebesar US$2,36 miliar. Dampak buruk dari langkah tersebut adalah hiperinflasi yang mencapai 650% dan kenaikan harga bahan pokok.
Sejarawan menyebut bahwa hiperinflasi dan utang besar yang tidak terbayar disebabkan oleh kelemahan ekonomi dan politik saat itu. Ketegangan politik, terutama perang dengan Malaysia, semakin memperburuk situasi ekonomi. Majalah asal Amerika Serikat, The New Yorker, bahkan menulis bahwa Indonesia mengalami krisis keuangan dan terancam bangkrut akibat kebijakan ekonomi Presiden Soekarno. Namun, masalah ekonomi yang diwariskan dari era Demokrasi Terpimpin tersebut berhasil diatasi oleh Soeharto.
Setelah menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Soekarno, Soeharto perlahan-lahan mengambil alih kekuasaan dan akhirnya terpilih sebagai Presiden RI ke-2 pada 1968. Soeharto menghadapi banyak tantangan, terutama dalam mengatasi warisan Demokrasi Terpimpin yang memberatkan. Dengan membentuk tim ahli ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Soeharto berhasil merumuskan kebijakan ekonomi baru yang mengarah pada hubungan yang lebih baik dengan negara Barat.
Salah satu langkah sukses Soeharto adalah membentuk konsorsium negara kreditur bernama IGGI tahun 1967, yang memberikan dana segar kepada Indonesia untuk membayar utang-utang luar negeri. Dari situlah, ekonomi Indonesia mulai pulih dan terhindar dari kebangkrutan. Meskipun Soeharto berhasil membawa perubahan yang signifikan pada perekonomian Indonesia, masa kekuasaannya juga diwarnai oleh masalah seperti korupsi dan ketimpangan sosial. Namun, peristiwa tersebut membuktikan bahwa langkah Soeharto berhasil mengubah arah ekonomi Indonesia dan menghindarkannya dari bencana keuangan.
