Aksi premanisme di Indonesia telah lama menjadi ancaman bagi masyarakat, tidak hanya dari segi keamanan tetapi juga ekonomi. Banyak pelaku usaha merasa khawatir akan keberadaan preman yang dapat memaksa mereka untuk membayar uang pungutan ilegal. Fenomena ini tidak baru, bahkan telah terjadi insiden tragis pada tahun 1901 di wilayah Karesidenan Madiun yang melibatkan serangkaian aksi premanisme yang brutal.
Pada saat itu, kelompok preman turun ke jalan untuk melakukan aksi perampokan, pembegalan, pemalakan, penjarahan, dan kekerasan. Rumah-rumah orang kaya menjadi sasaran utama mereka. Salah satu contoh terjadi di Purwodadi, di mana sekelompok preman berhasil merampok kediaman pemilik pabrik gula dan melakukan kekerasan terhadap para penghuni.
Selain itu, stasiun Paron di Ngawi juga dilaporkan dikuasai oleh para preman dengan tujuan merampok kas negara yang tersimpan di sana. Situasi ini membuat masyarakat panik dan polisi kesulitan untuk mengendalikannya. Bahkan, pemerintah daerah dipertimbangkan untuk meminjamkan senjata kepada warga sipil, terutama warga Eropa, sebagai langkah untuk mempertahankan diri dari ancaman preman.
Aksi premanisme yang terjadi di Madiun juga terkait dengan konflik politik antara Residen J.J Donner dengan bawahannya, Bupati Madiun Brotodiningrat. Insiden yang terjadi telah membuka fakta bahwa Brotodiningrat merupakan pengendali dari kelompok preman yang ada di wilayah tersebut. Meskipun terjadi kontroversi dan penolakan dari Brotodiningrat, investigasi yang dilakukan oleh Donner membuktikan fakta yang mengarah kepada kebenaran.
Akhirnya, kekuasaan Brotodiningrat sebagai Bupati Madiun berakhir dan wilayah tersebut kembali ke kondisi normal setelah Residen J.J Donner dipensiunkan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan sebutan Peristiwa Brotodiningrat yang menunjukkan kekacauan yang terjadi selama berbulan-bulan di Madiun. Situasi semacam ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat Indonesia untuk lebih waspada terhadap aksi premanisme yang dapat merusak keamanan dan ketentraman.
