Pengabdian para pejabat dan pekerja publik harus sejalan dengan gaji yang besar yang mereka terima. Kinerja yang optimal diharapkan dari mereka yang menerima bayaran tinggi. Namun, kenyataannya banyak pejabat yang tidak mampu memenuhi tuntutan kinerja meskipun mendapat gaji besar. Evaluasi terhadap kinerja para pejabat seringkali sulit dilakukan atau bahkan diabaikan oleh pihak berwenang.
Kasus ekstrem terhadap pejabat yang tidak layak dalam bekerja pernah terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811) di Hindia Belanda. Seorang pejabat bernama J.F.P. Filz dijatuhi hukuman mati karena dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Salah satu kebijakan Daendels ketika memimpin Hindia Belanda adalah menaikkan gaji para pejabat dan birokrat. Tujuannya adalah agar para pejabat tidak lagi mencari uang tambahan di luar gaji bulanan yang kecil, yang dapat membuka peluang terjadinya korupsi. Meskipun pemberian gaji tinggi sejalan dengan ancaman hukuman, namun masih ada pejabat yang tetap abai dalam menjalankan tugasnya.
Misalnya, perwira kolonel J.P. Filz yang tidak berhasil melaksanakan tugasnya menjaga Maluku yang merupakan pusat rempah-rempah dunia. Akibat kegagalan tersebut, Daendels membawa Filz ke pengadilan dan dihukum mati karena dituduh tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Pada 10 Juni 1810, Filz dihukum mati dengan ditembak algojo atas dakwaan korupsi dan ketidakmampuannya menjaga keamanan Ambon.
