Upaya pemerintah memperkuat perekonomian desa terus dilakukan dengan peluncuran Koperasi Merah Putih (KMP), yang diumumkan saat perayaan Hari Koperasi tahun 2025. Program ini berfokus pada pengembangan jaringan koperasi di desa sebagai alat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan.
Pemerintah menargetkan mendirikan lebih dari 80 ribu koperasi di seluruh desa Indonesia, dengan harapan setiap desa bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi berbasis kolektif. Data BPS tahun 2025 mencatat Indonesia memiliki lebih dari 84 ribu desa, yang tersebar baik di wilayah pesisir maupun non-pesisir.
Menurut Mayyasari Timur Gondokusumo dari Universitas Pertahanan, koperasi bukan hal baru di Indonesia, dan konsep ini telah diakui secara hukum sejak lama melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965. Namun, sejarah koperasi sudah dimulai pada akhir abad ke-19, saat Raden Aria Wiraatmaja membangun koperasi simpan pinjam di Jawa untuk memberdayakan masyarakat yang terjerat utang.
Data Kementerian Koperasi tahun 2025 menunjukkan masih dominannya koperasi konsumen, tetapi koperasi simpan pinjam juga tumbuh signifikan, mencapai hampir 19 ribu unit. Menurut definisi formal di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang menekankan asas sosial, kekeluargaan, dan gotong royong, dengan anggota terdiri dari individu maupun kelompok berbadan hukum.
Sistem koperasi di banyak negara telah menjadi pilar utama ekonomi rakyat, sebab menempatkan kesejahteraan anggota sebagai prioritas. Di Indonesia, walaupun koperasi berkembang cukup pesat, kemajuannya disebut masih tertinggal dibanding negara-negara seperti Amerika Serikat dan India.
Studi yang diangkat oleh Mayyasari tahun 2025 menyoroti sejumlah tantangan yang harus dibenahi melalui reformasi, termasuk memperjelas status hukum koperasi, penguatan tata kelola, penyesuaian regulasi keuangan, serta pemberlakuan sanksi bila ada penyalahgunaan. Dengan upaya ini, diharapkan koperasi bisa lebih profesional, transparan, dan mampu mewujudkan partisipasi ekonomi yang adil.
Namun, survei yang dilakukan CELIOS menemukan kekhawatiran bahwa program KMP berpotensi rawan penyimpangan serta dapat membawa kerugian negara, seperti yang diungkap oleh hasil survei terhadap lebih dari 100 pejabat desa. Celios juga menemukan risiko berkurangnya inisiatif ekonomi masyarakat jika pelibatan dalam program tidak berjalan secara demokratis.
Sebaliknya, survei Litbang Kompas mengindikasikan optimisme publik yang cukup besar terhadap potensi koperasi Merah Putih. Dari 512 responden, mayoritas menyatakan yakin bahwa program ini membawa manfaat ekonomi nyata bagi anggota dan desa-desa Indonesia.
Realitas di lapangan memperlihatkan kemajuan pembangunan koperasi belum sesuai harapan, sebab hingga awal 2026 baru sekitar 26 ribu koperasi yang dalam proses pembentukan, masih jauh di bawah target. Untuk mempercepat implementasi, pemerintah bahkan melibatkan TNI dalam mendampingi pembentukan koperasi Merah Putih di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.
Keterlibatan TNI dalam proyek ini menuai pro dan kontra. Sebab walau jaringan TNI dinilai mampu menjangkau seluruh wilayah dan mempercepat pembentukan koperasi, terdapat pula pertanyaan hukum mengenai relevansi pelibatan militer dalam tugas ekonomi non-perang, seperti yang termuat dalam Undang-Undang TNI terbaru.
Penugasan TNI sendiri dijalankan berdasarkan arahan Presiden dan Menteri Pertahanan, serta tetap dalam koridor keputusan otoritas sipil. Kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan pemerintah daerah ditekankan oleh Presiden sebagai kunci agar Koperasi Merah Putih benar-benar memberi dampak positif langsung bagi masyarakat.
Kesepakatan pelaksanaannya diatur antara pemerintah dan entitas bernama Agrinas, yang bertanggung jawab atas manajemen program. Harapannya, keberadaan koperasi Merah Putih dapat membantu desa menjadi lebih berdaya dan mendorong kegiatan ekonomi bersama yang sehat dan transparan.
Pengawasan yang ketat, partisipasi masyarakat, dan pembenahan regulasi menjadi prasyarat penting agar program KMP tidak hanya sekadar proyek administratif. Berbagai saran dan kritik yang muncul dari masyarakat dan pengamat menjadi bagian dari proses mengawal kebijakan ini menuju keberhasilan.
Pada akhirnya, kemitraan lintas institusi dan inovasi pelaksanaan di lapangan akan menentukan apakah koperasi Merah Putih mampu memberikan perubahan konkret bagi roda ekonomi desa. Pemerintah tetap mendorong percepatan pembangunan koperasi dan berharap keterlibatan banyak pihak bisa membuat program ini membawa kemanfaatan luas bagi warga pedesaan di seluruh Indonesia.
Sumber: Target 80 Ribu Koperasi Merah Putih Dan Peran TNI Jadi Sorotan, Mampukah Dongkrak Ekonomi Desa?
Sumber: Mengupas Target 80 Ribu Koperasi Merah Putih Dan Peran TNI, Jalan Panjang Mendorong Ekonomi Desa
