Tangan Kanan Presiden RI Tak Disukai, Sering Tegur Menteri

Beberapa tahun sebelum mengundurkan diri dari lingkar kekuasaan, Soemitro merupakan salah satu pejabat paling berpengaruh di sekitar Presiden Soeharto. Sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), ia tidak hanya memegang kendali atas urusan keamanan nasional, tetapi juga kerap memanggil menteri dan pejabat ke kantornya untuk membahas kebijakan pemerintahan.

Kewenangan yang luas itu membuat Soemitro tampil sebagai sosok yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Namun, gaya tersebut juga menimbulkan ketidaksukaan dan memicu perselisihan dengan tokoh kuat lain di sekitar Soeharto, Mayor Jenderal Ali Moertopo.

Dari jenderal termuda ke pusat kekuasaan

Kepercayaan Soeharto kepada Soemitro terlihat dari kenaikan pangkatnya yang berlangsung cepat. Dalam biografinya, Soemitro: Dari Panglima Mulawarman sampai Pangkopkamtib (1994), ia menyebut dirinya memperoleh pangkat jenderal penuh atau bintang empat pada 1970, saat berusia 43 tahun.

“Tahun 1970, pangkat saya naik menjadi Jenderal penuh, empat bintang. Itu pada usia saya 43 tahun. Mungkin kejadian ini mencatat, bahwa saya terhitung Jenderal penuh yang termuda waktu itu dalam Angkatan Darat,” kata Soemitro.

Setelah itu, ia dipercaya memimpin Kopkamtib, lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Dari jabatan tersebut, pengaruh Soemitro meluas hingga ke urusan pemerintahan. Dalam memoar Menyibak Tabir Orde Baru (2015), Jusuf Wanandi menulis bahwa Soemitro pernah memanggil Menteri Kehakiman untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perkawinan. Ia juga disebut memanggil tim ekonomi di bawah Widjojo Nitisastro.

Soemitro bahkan dikisahkan menegur atau memarahi pejabat lain ketika menilai mereka melakukan kesalahan. Menurut Jusuf, kebiasaan itu membuat Soemitro tampak seolah-olah menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. “Pada awal tahun 1970-an, dia bersikap bagaikan orang kepercayaan Soeharto untuk menjalankan roda pemerintahan dan sering memanggil menteri-menteri ke kantornya,” tulis Jusuf.

Jusuf menilai langkah tersebut menyerupai peran perdana menteri, padahal dalam sistem pemerintahan saat itu fungsi eksekutif berada di tangan Soeharto. Soemitro sendiri menyatakan bahwa tindakan-tindakannya telah diketahui atau lebih dahulu ditanyakan kepada presiden. Meski begitu, sumber tersebut tidak memuat kepastian bahwa Soeharto selalu menyetujui setiap langkahnya.

Perselisihan dengan Ali Moertopo dan akhir kekuasaan

Besarnya pengaruh Soemitro kemudian memunculkan ketegangan dengan Ali Moertopo, Asisten Pribadi Presiden sekaligus pengendali Operasi Khusus (Opsus). Ali menduga Soemitro berusaha menyaingi Soeharto. Pada masa itu juga beredar dokumen yang disebut memuat keinginan Soemitro untuk menjadi presiden. Soemitro membalas kecurigaan tersebut dengan memperingatkan Ali agar tidak membangun kekuatan untuk menjatuhkan Soeharto.

Konflik itu mendorong Soeharto mempertemukan keduanya pada akhir 1973. Dalam pertemuan tersebut, Ali mempertanyakan langkah Soemitro yang dianggap mengambil sebagian kekuasaan presiden. Soemitro membantah tuduhan itu dan menegaskan bahwa ia hanya menjalankan tugas dari Soeharto. David Jenkins dalam Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983 (2010) menyebut Soemitro dipercaya karena dinilai dapat bekerja sama dengan baik oleh presiden.

Perselisihan itu berakhir setelah kerusuhan Malari pecah pada 15 Januari 1974. Sebagai Pangkopkamtib, Soemitro berada dalam posisi sulit karena bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban. Menurut Ken Conboy dalam Intel: Inside Indonesia’s Intelligence Service (2008), kerusuhan tersebut mencoreng citra Soeharto dan Soemitro dianggap ikut bertanggung jawab.

Pada 6 Maret 1974, Soemitro mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Soeharto. Ia menyatakan keputusan itu tidak diambil karena tekanan. Setelah meninggalkan jabatan tersebut, Soemitro menarik diri dari ruang publik dan politik hingga wafat pada 1998.

Source link