Pajak menjadi salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan suatu wilayah atau negara. Melalui pajak, negara mengumpulkan uang dari rakyat atas transaksi, kepemilikan aset atau barang, dan lain sebagainya.
Di sisi lain, tagihan pajak sering membuat masyarakat kesulitan. Namun, ada satu wilayah di Indonesia yang mampu mendapatkan pendapatan melimpah tanpa membayar pajak dari rakyat. Wilayah tersebut adalah Palembang.
Kejadian ini terjadi sekitar 244 tahun yang lalu, pada abad ke-18. Pada masa itu, sejarawan William Marsden dalam bukunya “History of Sumatra” menyoroti Kesultanan Palembang yang dipimpin oleh Sultan Baddaruddin, yang merupakan salah satu kesultanan terkaya.
Meskipun begitu, Marsden mengungkapkan bahwa kekayaan kesultanan Palembang tidak diperoleh dari pungutan pajak seperti kesultanan lainnya. Para bangsawan dan rakyat di wilayah tersebut justru enggan membayar pajak kepada kesultanan.
Namun, hal ini tidak menjadi masalah bagi kesultanan Palembang karena mereka mendapatkan pendapatan melimpah dari perdagangan rempah-rempah, terutama lada dan timah. VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) berhasil menguasai monopoli perdagangan lada di Palembang sejak tahun 1602.
Meskipun VOC berhasil menguasai monopoli perdagangan lada, perdagangan ilegal tetap terjadi karena permintaan pasar terhadap lada terus meningkat. Selain lada, Palembang juga menjual timah yang diperoleh dari Bangka. Penjualan timah kepada Belanda mencapai 1.250 ton per tahun.
Berkat kesuksesan perdagangan lada dan timah, Kesultanan Palembang dan masyarakatnya menjadi sangat kaya. Banyak dari mereka memiliki perhiasan yang mewah. Kesaksian Alfred Russel Wallace yang berkunjung ke Palembang pada tahun 1861 menjadi bukti kekayaan wilayah tersebut.
Dari sejarah Kesultanan Palembang ini, dapat disimpulkan bahwa suatu wilayah bisa menjadi kaya tanpa harus memungut pajak dari rakyat. Kunci keberhasilan terletak pada perdagangan komoditas lokal.
